Rekapitulasi Suara Diputuskan Tetap di PPK

Add caption

Jakarta - Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu menyepakati agar rekapitulasi suara tetap dilakukan di tingkat kecamatan atau panitia pemilihan kecamatan (PPK). Sebelumnya, Pansus RUU Pemilu membuat dua opsi terkait metode rekapitulasi suara.

Pertama, penghitungan suara dilakukan di TPS dan langsung dibawa ke tingkat Kabupaten/Kota. Sedangkan opsi kedua, penghitungan dilakukan di TPS dan kemudian dibawa ke tingkat Kecamatan (PPK). Opsi kedua ini memotong penghitungan yang dilakukan di tingkat panitia pemungutan suara (PPS) di Desa/Kelurahan.

Anggota Pansus RUU Pemilu Fraksi Partai Golkar, Hetifah Sjaifudian, mengatakan opsi kedua diambil dengan mempertimbangan kondisi geografis daerah yang menggelar Pilkada.

"Alasan mengapa rekap dari TPS langsung ke Kab/Kota dibatalkan. Itu akan sangat beresiko terutama di daerah-daerah pedalaman dan sulit transportasi," kata Hetifah, Selasa (6/6).

Menurut Hetifah, penghitungan yang langsung dibawa ke Kabupaten/Kota memakan waktu cukup panjang. Ia menyampaikan jika hal itu dilakukan akan sangat rawan kecurangan.

"Kalau langsung ke Kabupaten/Kota harus dipertimbangkan waktu yang panjang perjalanan kotak suara dari TPS ke Kabupaten/Kota. Bagaimana pengawasannya kalau penghitungan dilakukan paralel lalu ada masalah? Apakah dihentikan keseluruhan proses rekap lalu menyelesaikan masalah atau bagaimana?" sambung Politisi Golkar tersebut.

Hetifah juga berpandangan, jika penghitungan langsung terpusat di Kabupaten/Kota, maka rentan terjadi konflik.

"Potensi konflik dan pengamanan akan menumpuk di satu lokasi. Satu gangguan akan berdampak banyak," kata politisi Golkar itu.

sumber

Read More

Amien Rais di Kasus Alkes, KPK Minta Tak Dikaitkan dengan Politik

Add caption

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Ketua Dewan Kehormatan PANAmien Rais terseret dalam kasus korupsi alat kesehatan dengan terdakwa mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari.

Beberapa pihak bereaksi atas hal ini, misalnya politisi PAN Muslim Ayub yang menuding penegakan hukum oleh Komisi PemberantasanKorupsi ( KPK) tak lepas dari situasi politik.

Ayub menilai KPK jadi alat kelompol tertentu untuk melakukan pembalasan terhadap orang yang kritis terhadap pemerintah.

Menanggapi hal ini, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, KPKsebagai lembaga penegak hukum, memperlakukan semua orang sama di mata hukum. Apapun partainya, oposisi ataupun tidak bukan menjadi persoalan.

Menurut Febri, yang disampaikan KPK di persidangan Tipikor merupakan fakta hukum. Sehingga KPK meminta tidak dibawa-bawa atau dikaitkan ke hal politis.

"Yang kita sampaikan di persidangan dan dapat disimak secara terbuka adalah fakta-fakta hukum. Sebaiknya KPK tidak ditarik pada kepentingan politik tertentu," kata Febri, melalui pesan tertulis kepadaKompas.com, Minggu (4/6/2017).

Baca juga: Pertanyakan Kasus Alkes, Fahri Hamzah Buat Tagar #AkuAmienRais

Kasus korupsi Alkes yang ditangani KPK menurut Febri merupakan kasus yang cukup serius. Sebab kasus korupsi alkes itu justru terjadi ketika wabah flu burung muncul.

Negara pun dirugikan akibat perbuatan korupsi ini. Karenanya, KPKjustru membutuhkan dukungan semua pihak dalam menangani kasus ini.

"Dugaan kerugian keuangan negara hampir setengah dari nilai proyek jika dikurangi pajak. Justru kita harapkan semua pihak mendukung pengungkapan kasus ini," ujar Febri.

Sebelumnya, politisi PAN Muslim Ayub mempertanyakan terseretnya nama Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais dalam kasus korupsialat kesehatan dengan terdakwa mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari.

Dalam sidang di pengadilan tindak pidana korupsi, Jakarta, Rabu (31/5/2017) lalu, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menyebut dana korupsi alkes mengalir ke rekening Amien sebanyak 6 kali, dengan total Rp 600 juta.

Muslim mengatakan, kalau bicara aliran dana dari korporasi, pastinya tidak mungkin hanya dari satu korporasi untuk satu subjek hukum saja. Korporasi tersebut pasti melakukan banyak transaksi ke banyak pihak.

Ayub pun mendapat informasi bahwa jaksa KPK yang menuntut Siti Fadilah Supari berasal dari Kejaksaan Agung.

Dengan latar belakang itu, ia pun menilai penegakan hukum yang terjadi tidak bisa dipisahkan dari situasi politik.

"Ada kecenderungan Kejaksaan bahkan KPK jadi alat kelompok tertentu untuk melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan," ucap anggota Komisi III DPR ini.

Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak juga menyesalkan adanya upaya menuduh mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Amien Rais terlibat korupsi.

Dahnil mengatakan, upaya menuduh Amien ini muncul merujuk pada tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa di pengadilan Tipikor pada Rabu (31/5/2017) lalu.

Jaksa menyebut dana korupsi alat kesehatan dengan terdakwa mantan Menkes Siti Fadilah Supari mengalir ke rekening Amien sebanyak 6 kali, dengan total Rp 600 juta. Padahal, lanjut Dahnil, sangat terang dan jelas tuntutan jaksa tak mengkualifikasikan peran Amien Rais sebagai aktor pelaku pidana, hanya sebatas menerima aliran dana.

"Pak Amien Rais sudah mengakui benar dapat dana sebatas donasi atau bantuan. Dana yang diberikan hanya berupa bantuan sukarela tanpa motif jahat," kata Dahnil dalam keterangan tertulisnya kepadaKompas.com, Minggu (4/6/2017).

sumber

Read More